Politik balas budi sejatinya salah satu yang menjadi tonggak kemerdekaan Indonesia. Adalah Pieter Brooshooft dan C. TH. van Denter dua tokoh yang mempelopori politik dengan nama lain politik Etis ini. Mereka membuka mata pemerintahan Belanda untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang telah banyak berjasa dalam perekonomian Belanda saat itu. Dimana Belanda telah banyak mengambil lahan dan tenaga dari para pribumi, sehingga sudah selayaknya pemerintahan Belanda memberikan balas budi untuk semua yang telah diterimanya.
Ratu Wilhelmina yang saat itu baru naik tahta akhirnya menyetujui politik balas budi. Isi politik etis ada tiga yang salah satu isinya memberikan kesempatan kepada warga pribumi untuk menuntut ilmu. Namun kenyataannya tak semua warga pribumi mendapat kesempatan dalam mengenyam pendidikan. Hanya mereka para bangsawan Indonesia yang bersedia bekerjasama dengan pemerintah Belandalah yang mendapatkan kesempatan itu.
Meskipun hanya segelintir kalangan yang menikmati kesempatan menuntut ilmu, tapi dari putra-putri beruntung itulah Indonesia berhasil merdeka. Mereka yang menerima pendidikan tak lantas diam akan penderitaan saudara negaranya. Mereka justru teriak dan bertarung dengan segala kemampuan mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Terimakasih para pahlawan bangsa dan terimakasih politik balas budi.
Di era moderen yang serba terbuka ini ternyata masih kita jumpai politik balas budi. Paling mudah kita ambil contoh adalah kasus-kasus korupsi. Coba kita lihat bersama. Sesorang yang melakukan korupsi tentusaja tidak serta merta dengan Cuma-Cuma mendapatkan uang korupsinya. Hal ini sesuai dengan hukum dalam fisika, ada aksi pasti ada reaksi. Orang yang melakukan korupsi sebenarnya ia tetap bekerja yaitu dengan menjual jasanya. Misalnya saja seorang bupati yang meloloskan ijin perusahaan dalam menguasai hasil hutan yang dilindungi. Bupati tersebut telah menjual jasanya kepada perusahaan untuk membuat ijin. Tentsaja sebagai imbalannya perusahaan tersebut membayar jasa kepada sang bupati. Dan disinilah politik etis itu bermain.
Kita ambil contoh lain, beberapa hari yang lalu kami menyaksikan acara 86 yang disiarkan di NET TV. Diacara itu ada seorang pengendara mobil yang mengubah plat nomor kendaraannya sehingga bila di baca plat nomor itu tertuliskan nama pemilik kendaraan. Ketika di tanya oleh seorang polisi yang bertugas, pengendara tersebut dengan tenangnya mengatakan bahwa dia tahu kalau itu melanggar. Pengendara tersebut menceritakan bahwa sebenarnya pembuatan plat nomor kendaraan telah dia konsultasikan kepada saudaranya yang kebetulan memiliki pangkat dan kedudukan yang cukup tinggi di kesatuan Kepolisian. Menurut sang anggota saudara pengendara itu, perubahan itu tidak apa-apa jika ingin dilakukan. Sehingga si pengendara mantap memasang plat nomor modifikasi itu.
Kami mengapresiasi polisi tersebut yang masih berani menilang pengendara meskipun dia tahu resiko yang mungkin bisa dia terima. Salah satunya dimarahi atau bahkan sampai dipindah tugaskan karena yang ditilang adalah saudara seorang yang berpangkat di kepolisian. Lebih lanjut lagi bahkan pengendara itu sempat menanyakan singkatan dari AKP kepada petugas yang menilangnya yang merupakan intervensi secara halus. Pengendara itu seakan-akan ingin menunjukkan kalau dia mempunyai kekuasaan diatas petugas dan dengan kekuasaan itu, dia mampu mempengaruhi hukum.
Jika dilihat dikasus kedua ini, mungkin secara tidak langsung tidak ada korupsi dari kedua belah pihak baik pengendara dan petugas polisi yang menilangnya. Tapi menurut hemat kami ada seorang oknum polisi sadara pengendara yang telah memberikan contoh tidak baik. Dan kami rasa seandainya benar bahwa perwira polisi yang memperbolehkan pemasangan plat nomor modifikasi itu, maka kami yakin itu saja telah melanggar sumpah jabatan. Seorang polisi adalah penegak hukum, namun bukan berarti boleh melanggar atau memberikan kesempatan untuk melanggar hukum.
Sejujurnya jika pemerintah ingin serius menghapus korupsi pemerintah harus tegas. Dan menurut kami, instansi yang harus terlebih dahulu bersih dari korupsi adalah instansi penegak hukum yaitu kepolisian. Andai kata kami boleh bermimpi ketika menjabat presiden maka pertama yang akan kami datangi adalah pimpinan tertinggi polisi. Kami akan menawarkan barter kepada dia, silahkan duduk sebagai pimpinan disini tapi kami minta instruksikan kepada semua jajaran anda untuk tidak bermain-main dengan hukum. Tidak ada balas budi. Jika ada saudara anggota kepolisian yang tersangkut masalah hukum ringgan seperti tidak punya SIM, kecelakaan lalu lintas, modifikasi plat nomor dan lain-lain, tidak ada yang boleh menggunakan kekuasaannya untuk membantu. Jika melanggar silahkan ambil uang pensiun pada waktu itu juga.
Kami yakin bahwa sebenarnya para polisi itu tunduk akan pimpinannya. Namun kami juga yakin banyak pimpinan yang menganggap remeh masalah kecil dan masih banyak juga yang menerapkan balas budi ini. Sesungguhnya jika pimpinan itu berani menegakkan aturan dan tentunya siap untuk dibenci para bawahan serta sanak saudara karena menutupmata dan menegakkan kebenaran, kami yakin semua bawahan dari kepolisian akan bersih. Karena menurut kami, jika dari atas sudah baik maka kebawah akan ikut baik. Rakyat hanya ikut intruksi atasannya dan tentunya mencontoh apa yang dilakukan para pemimpinnya.
Tapi kami juga tidak menyalahkan sepenuhnya pada pemerintah, KPK atau kepolisian dalam banyaknya kasus korupsi dan politik balas budi yang terjadi. Kami tahu bahwa sesungguhnya rakyat indonesia kususnya jawa merupakan penduduk yang berlandaskan persaudaraan bukan egosentris. Sehingga apapun yang mungkin terjadi pada saudaranya dengan segenap tenaga warga yang lain akan membantunya. Meskipun perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, kami yakin semua perubahan bisa terjadi. Samapai saat itu tiba tentusaja rakyat hanya bisa menanti perubahan dan berharap kepada pemimpin mereka yang telah memegang amanat dari tangan rakyat.
talktoind 